Topik 21 dari 64· Nilai sosial dan pengukuran dampak

Undang-Undang Nilai Sosial

Public Services (Social Value) Act 2012 adalah sebuah kewajiban statutori Inggris yang mewajibkan otoritas publik di Inggris dan Wales untuk mempertimbangkan bagaimana apa yang diadakan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan wilayah yang relevan, dan untuk mempertimbangkan berkonsultasi tentang hal ini, sebelum memulai sebuah proses pengadaan untuk kontrak layanan publik. Ini mulai berlaku pada Januari 2013 sebagai sebuah kewajiban "memperhatikan" yang relatif ringan, dan diperkuat secara substansial oleh Procurement Policy Note (PPN) 06/20 pada Januari 2021, yang mewajibkan kontrak pemerintah pusat untuk secara eksplisit mengevaluasi — bukan sekadar mempertimbangkan — nilai sosial, dengan sebuah pembobotan minimum dalam kriteria pemberian kontrak.

Mengapa Ini Penting

Sebelum PPN 06/20, "mempertimbangkan" nilai sosial dapat dipenuhi oleh seorang komisioner yang mencatat mereka telah memikirkannya, tanpa persyaratan bahwa itu memengaruhi keputusan pemberian kontrak — sebuah kewajiban yang mudah dipenuhi di atas kertas dan diabaikan dalam praktik. PPN 06/20 menutup kesenjangan itu untuk pengadaan pemerintah pusat: ia mewajibkan nilai sosial dinilai sebagai bagian dari evaluasi tender, disusun di sekitar lima tema prioritas nasional — pemulihan COVID-19, menangani ketimpangan ekonomi, memerangi perubahan iklim, kesempatan yang setara, dan kesejahteraan — dan umumnya diukur menggunakan kerangka National TOMs (Themes, Outcomes, Measures) yang dikelola oleh Social Value Portal. Bagi seorang insinyur perisian yang membangun alat pengadaan, manajemen kontrak, atau dukungan penawaran untuk sektor publik, ini adalah dasar hukum yang diwajibkan klien Anda untuk dibangun di atasnya, bukan sebuah nice-to-have opsional.

Matematika

Nilai sosial adalah topik berbentuk kerangka kerja; "matematikanya" adalah struktur penilaian yang digunakan sebagian besar otoritas:

Skor tender total = Pembobotan harga/biaya + Pembobotan kualiti +
                     Pembobotan nilai sosial

PPN 06/20 (pemerintah pusat): pembobotan nilai sosial ≥ 10% dari
skor total

Tema nilai sosial (PPN 06/20):
 1. Pemulihan COVID-19
 2. Menangani ketimpangan ekonomi
 3. Memerangi perubahan iklim
 4. Kesempatan yang setara
 5. Kesejahteraan

Penawar biasanya memonetisasi komitmen mereka terhadap tema-tema ini menggunakan pangkalan data biaya satuan, dan logika monetisasi yang sama yang digunakan dalam laba atas investasi sosial berlaku: sebuah komitmen seharusnya dibuktikan, dapat diatribusikan pada kontrak, dan tidak dihitung ganda terhadap pendanaan lain.

Contoh Perhitungan

Kontrak TI pemerintah daerah: sebuah kontrak £2 juta, 3 tahun dinilai 60% kualiti, 30% harga, 10% nilai sosial. Penawar A berkomitmen pada 2 magang, £150.000 belanja subkontrak lokal, dan 200 jam pelatihan keterampilan digital pro bono untuk sebuah sekolah lokal, dimonetisasi menggunakan proksi dari sebuah pangkalan data biaya satuan pada gabungan £90.000 nilai sosial tambahan. Penawar B berkomitmen pada sebuah paket yang lebih kecil dimonetisasi pada £40.000. Jika otoritas tersebut menilai nilai sosial secara proporsional terhadap penawaran terkuat, Penawar A menerima 10 poin penuh; Penawar B menerima 10 × (£40.000 ÷ £90.000) = 4,4 poin — sebuah kesenjangan 5,6 poin yang dapat memutuskan kontrak tersebut bahkan ketika kualiti dan harga dekat.

Penawar sektor sukarela: sebuah VCSE (voluntary, community and social enterprise) kecil yang menawar untuk sebuah kontrak pemeliharaan lahan terhadap sebuah pesaing komersial tidak dapat bersaing hanya pada harga satuan, tetapi menggunakan proksi Global Value Exchange untuk memonetisasi komitmen ketenagakerjaan komunitas dan kesukarelawanan yang sudah ada, membuat sebuah kasus nilai sosial yang dibuktikan layak dinilai berdampingan dengan harga dan kualiti.

Kaitan dengan Rekayasa Perangkat Lunak

Memenangkan sebuah penawaran dengan komitmen nilai sosial yang termonetisasi menciptakan sebuah kewajiban untuk membuktikan penyampaian terhadapnya melalui manajemen kontrak — alat yang mencatat mulainya magang, belanja lokal, dan jam pelatihan terhadap komitmen spesifik yang dinilai pada tender, mengalir ke dalam pertemuan tinjauan kontrak alih-alih dilupakan setelah kontrak ditandatangani. Daftar G-Cloud dan Digital Marketplace semakin membutuhkan pernyataan nilai sosial pada titik pendaftaran. Lihat laba atas investasi sosial untuk metode penilaian di balik komitmen tersebut, pangkalan data biaya satuan untuk proksi yang digunakan penawar, dan luaran vs keluaran untuk memastikan komitmen yang disampaikan adalah hasil, bukan sekadar jumlah aktivitas.

Jebakan Umum

  • Penawaran social-washing. Komitmen samar ("kami mendukung komunitas lokal") yang tidak dapat diukur atau dipertanggungjawabkan selama manajemen kontrak mencetak skor bagus tetapi tidak menyampaikan apa pun yang dapat diverifikasi.
  • Memperlakukan nilai sosial sebagai pemecah seri. PPN 06/20 mensyaratkan nilai sosial dievaluasi secara eksplisit dalam kriteria pemberian kontrak, bukan digunakan secara informal untuk memecah seri antara penawaran yang jika tidak setara.
  • Tidak ada tindak lanjut manajemen kontrak. Komitmen yang dinilai pada tender sering tidak pernah dilacak selama penyampaian — lihat realisasi manfaat.
  • Kerangka pengukuran yang tidak konsisten di seluruh kontrak. Menggunakan sumber proksi yang berbeda untuk komitmen serupa pada kontrak yang berbeda membuat perbandingan kadar portofolio tidak bermakna, itulah mengapa kerangka umum seperti National TOMs dan pangkalan data biaya satuan bersama ada.

Sumber